Wilayah Laut Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

02-02-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI harus didukung dengan regulasi yang kuat sehingga tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia bisa berjalan dengan baik.

 

Dia menegaskan, wilayah laut Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dengan adanya Bakamla yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, namun badan ini masih membutuhkan dukungan regulasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 

"Dukungan regulasi, mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah teritorial laut dan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, jadi saya pikir sudah saatnya wilayah laut menjadi fokus perhatian bersama oleh pemerintah," papar Yan Permenas saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

 

Dia juga mengungkapkan adanya ego sektoral mengakibatkan tugas pengamananan wilayah laut belum berjalan dengan baik. Meskipun demikian Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan dukungannya kepada pemerintah agar mempercepat pembentukan regulasi guna mendukung tugas-tugas Bakamla, sehingga kendala-kendala di lapangan bisa teratasi.

 

"Dengan membentuk regulasi dukungan untuk tugas-tugas bakamla, saya yakin suatu saat nanti, terhadapa berbagai macam ancaman di laut ini bisa tertangani dengan baik," ujar politisi dapil Papua itu.

 

Tak hanya regulasi tapi penambahan personil pun dibutuhkan oleh Bakamla, menurutnya jumlah personil yang cukup mutlak dibutuhkan, mengingat banyaknya wilayah yang harus mendapat perhatian. Selat Makassar, dan wilayah laut di Papua banyak yang luput dari pengawasan. Dia mengatakan, intensitas kasus-kasus ilegal di laut masih terjadi. "Belum tersentuh dan tertangani dengan baik," tukasnya. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...